Barong : Gibran Membuka Ruang Dialog, Mahasiswa Tetap Bisa Kritis

JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Koruptor (ARAK) sekaligus Aktivis 98, Herry Ferdinant yang akrab disapa Barong, mengapresiasi sikap terbuka mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun ruang dialog di tengah perbedaan pandangan politik.

Menurut Barong, kunjungan kerja yang melibatkan mahasiswa merupakan langkah positif dalam mempertemukan pengambil kebijakan dengan generasi muda yang selama ini dikenal kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

“Kita boleh mengkritik pemerintah, bahkan itu merupakan bagian penting dari demokrasi. Tetapi kritik jangan membuat kita menutup hati dan menutup ruang dialog. Saya melihat niat Mas Wapres Gibran baik, yaitu ingin memperlihatkan secara langsung apa yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah, meskipun tentu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki,” kata Barong kepada wartawan, Senin (22/6/2026).

Barong menilai mahasiswa yang kritis dan pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia yang lebih baik. Karena itu, ruang komunikasi harus terus dibuka agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi konflik yang tidak produktif.

“Mahasiswa yang kritis, wakil presiden, presiden, bahkan seluruh elemen bangsa pada dasarnya bekerja untuk negeri yang sama, negeri yang kita cintai bersama. Yang membedakan hanya cara pandang dan pendekatan dalam melihat persoalan. Karena itu dialog menjadi penting,” ujarnya.

Aktivis 98 tersebut mengingatkan bahwa sikap menolak dialog hanya karena perbedaan pandangan politik justru bertentangan dengan semangat demokrasi yang diperjuangkan sejak reformasi.

“Kalau kita sudah diberikan ruang untuk berdialog tetapi tetap menolak mendengar pihak lain, maka itu bukan lagi kritik yang sehat. Demokrasi menuntut keterbukaan. Kritik boleh keras, tetapi harus tetap memberi ruang bagi pertukaran gagasan dan argumentasi,” tegasnya.

Barong juga menyoroti kecenderungan sebagian kalangan yang memandang setiap interaksi antara mahasiswa dan pemerintah sebagai sesuatu yang negatif atau identik dengan politik praktis.

“Jangan sampai kita mengartikan politik praktis selalu buruk. Politik adalah instrumen untuk mengelola negara. Yang harus dikritisi adalah praktik-praktik yang menyimpang, bukan menolak seluruh proses politiknya. Mahasiswa tetap bisa kritis tanpa harus memusuhi semua pihak yang berada di pemerintahan,” katanya.

Menurutnya, bangsa ini membutuhkan budaya demokrasi yang lebih dewasa, di mana kritik dan kolaborasi dapat berjalan beriringan. Pemerintah harus siap menerima kritik, sementara kelompok kritis juga perlu bersedia melihat sisi positif dari kebijakan yang dijalankan.

“Setiap kekurangan pasti ada kelebihannya, dan setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Karena itu yang dibutuhkan adalah objektivitas. Jangan karena berbeda pilihan politik lalu semua dianggap salah. Sebaliknya, jangan pula karena mendukung pemerintah lalu menutup mata terhadap kekurangan yang ada,” ujarnya.

Barong berharap interaksi antara mahasiswa dan pemerintah dapat menjadi contoh bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya diisi oleh aksi protes, tetapi juga oleh dialog yang konstruktif dan saling menghormati.

“Reformasi yang kami perjuangkan tahun 1998 bukan hanya tentang kebebasan mengkritik, tetapi juga tentang kebebasan berdialog. Ketika kedua hal itu berjalan bersama, maka demokrasi akan semakin kuat dan masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” pungkas Barong.