DPRD Meranti Dorong BRIN Perluas Kajian Abrasi hingga Selat Air Hitam

SELATPANJANG – DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong adanya kajian dan langkah konkret untuk menangani abrasi yang terus mengancam wilayah pesisir, khususnya di Pulau Rangsang.

Dorongan tersebut disampaikan perwakilan DPRD Komisi II, Sopandi, S.Sos., dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah alternatif penanganan abrasi, termasuk pemanfaatan teknologi geopolimer sebagai material untuk struktur pelindung pantai serta kemungkinan mengombinasikannya dengan penanaman mangrove.

Sopandi menilai persoalan abrasi di Pulau Rangsang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung sektor pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga kerusakan wilayah pesisir perlu diantisipasi.

“Pulau Rangsang ini salah satu kawasan yang mendukung sumber pangan kita. Jadi persoalan abrasi ini harus menjadi perhatian,” ujar Sopandi dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan abrasi tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang, tetapi juga mengancam sejumlah kawasan pesisir lainnya di Kepulauan Meranti. Karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan dengan satu pendekatan yang sama, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Sopandi juga mengingatkan bahwa upaya penanganan abrasi sebelumnya belum sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan. Ia menyebut pada 2017 pernah dilakukan penanganan menggunakan sistem cincin sumur, namun hasilnya belum sesuai harapan.

Dengan adanya pembahasan mengenai teknologi pemecah gelombang atau breakwater, ia berharap alternatif tersebut dapat dikaji lebih mendalam, termasuk efektivitasnya dalam mengurangi energi gelombang dan menahan laju pengikisan garis pantai.

“Saya mengharapkan tidak hanya abrasi yang diteliti di Selat Malaka, kami juga meminta agar dilakukan penelitian di Selat Air Hitam, seperti di pesisir Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi ini,” tegasnya.

Menurut Sopandi, perluasan kajian tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi pesisir Meranti. Hasil penelitian nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan teknologi dan metode penanganan yang paling sesuai.

Dalam rapat itu, tim BRIN menjelaskan bahwa penanganan abrasi membutuhkan mekanisme dan desain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan pesisir. Salah satu teknologi yang dibahas adalah pemanfaatan material geopolimer untuk mendukung struktur perlindungan pantai.

Material tersebut berpotensi digunakan untuk membantu stabilisasi sedimen, mengurangi energi gelombang yang mencapai garis pantai, sekaligus memperkuat struktur pelindung pesisir. Namun, penerapannya tetap memerlukan perancangan dan pengujian sesuai kondisi wilayah setempat.

BRIN juga melihat adanya peluang untuk mengintegrasikan struktur pelindung pantai dengan penanaman mangrove. Kombinasi tersebut dinilai dapat membantu melindungi kawasan pesisir sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan mangrove.

“Hal tersebut bisa menjadi kombinasi yang baik bagi tanaman mangrove, agar mangrovenya lebih terlindungi dan akarnya dapat tumbuh dengan baik,” ujar anggota BRIN dalam rapat.

Sopandi menilai terobosan melalui pemanfaatan teknologi baru penting untuk dicermati, terutama karena kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan abrasi yang wilayahnya cukup luas.

Ia berharap hasil kajian dan teknologi yang dinilai sesuai nantinya dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan usulan kepada pemerintah pusat melalui program penanganan pesisir.

“Dengan pemahaman kita seperti ini, kita bisa sama-sama memberikan masukan dalam memanfaatkan teknologi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Pemkab Kepulauan Meranti bersama DPRD akan melanjutkan koordinasi terkait alternatif penanganan abrasi tersebut. Pihak BRIN juga menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan dan kajian setelah adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.

DPRD berharap kajian tidak berhenti pada pembahasan teknologi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dapat diterapkan di lapangan, khususnya untuk wilayah pesisir yang tingkat abrasi dan ancamannya cukup tinggi.

Dengan adanya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah dan BRIN, penanganan abrasi di Kepulauan Meranti diharapkan dapat dilakukan berdasarkan kajian ilmiah serta menyesuaikan karakteristik masing-masing kawasan pesisir.