DPRD Meranti Perjuangkan Infrastruktur Jembatan Demi Akses Masyarakat

PEKANBARU – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menegaskan komitmennya untuk mengawal dalam sinergitas pembangunan infrastruktur strategis di daerah, khususnya pembangunan Jembatan Selat Akar yang direncanakan akan segera dibangun.

Hal itu disampaikannya usai mendampingi Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, dalam pertemuan bersama Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).

Khalid Ali menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, pembangunan yang dapat direalisasikan pada tahun ini baru Jembatan Selat Akar. Sementara Jembatan Panglima Sampul masih menunggu kemungkinan penganggaran pada APBD Perubahan 2026 atau tahun 2027.

“Kami di DPRD Kepulauan Meranti bersama pemerintah daerah akan terus mengawal agar pembangunan jembatan ini berjalan sesuai rencana. Jembatan Panglima Sampul juga tetap kami perjuangkan agar segera mendapat alokasi anggaran,” ujarnya.

Ia juga berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat memberikan dukungan dan doa agar upaya yang sedang diperjuangkan tersebut dapat segera terealisasi.

“Kami berharap masyarakat Kepulauan Meranti dapat mendoakan perjuangan ini. Apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi dan Bupati merupakan harapan kita bersama untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, menjelaskan bahwa pada awalnya dua jembatan penghubung tersebut telah diusulkan untuk dibangun pada tahun 2026, yakni Jembatan Selat Akar dengan anggaran sekitar Rp30 miliar dan Jembatan Panglima Sampul sebesar Rp50 miliar.

Namun, akibat adanya efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai daerah, Pemerintah Provinsi Riau baru dapat merealisasikan pembangunan satu jembatan terlebih dahulu.

Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, juga mengakui bahwa kondisi APBD saat ini cukup terbatas akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mencari solusi agar kebutuhan infrastruktur yang mendesak tetap dapat diprioritaskan.

“Persoalan infrastruktur di Kepulauan Meranti menjadi perhatian kami, terutama jembatan yang sudah roboh dan merupakan akses vital bagi masyarakat,” ujarnya. (ADV)