Ekonomi Pancasila dan Ujian Prabowo sebagai Presiden

Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, patut diapresiasi sebagai upaya mengembalikan arah pembangunan nasional kepada cita-cita konstitusi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah dominasi ekonomi global yang sering menempatkan pasar di atas kepentingan rakyat, penegasan bahwa negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan menjadi pesan yang penting.

Melalui konsep ekonomi Pancasila, pemerintah ingin menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka pertumbuhan, investasi besar, atau proyek infrastruktur semata, tetapi juga dari seberapa besar rakyat kecil merasakan manfaatnya. Spirit ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, pidato yang baik harus diikuti dengan keberanian menjalankan kebijakan yang konsisten. Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan mendatang. Publik tentu berharap ekonomi Pancasila tidak berhenti sebagai slogan politik atau romantisme ideologis semata. Sebab selama bertahun-tahun, ketimpangan sosial masih terasa nyata, harga kebutuhan pokok naik, akses pendidikan dan kesehatan belum merata, petani dan nelayan masih terpinggirkan, sementara kekuatan ekonomi justru semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa keberpihakan kepada rakyat bukan hanya retorika. Misalnya dengan memperkuat koperasi dan UMKM, melindungi sektor pangan nasional, menciptakan lapangan kerja yang layak, hingga memastikan hilirisasi industri benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya elite ekonomi. Negara juga perlu lebih tegas mengawasi praktik monopoli dan ketimpangan penguasaan sumber daya.

Di sisi lain, ekonomi Pancasila di era modern juga harus adaptif terhadap tantangan global. Indonesia tetap membutuhkan investasi, teknologi, dan kerja sama internasional. Karena itu, yang diperlukan bukan sikap anti pasar, melainkan keseimbangan dan pasar bergerak, tetapi negara tetap menjadi pengawas agar keadilan sosial tidak dikorbankan.

Harapan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto Gibran cukup besar. Setelah hampir tiga dekade reformasi, rakyat mulai lelah dengan janji pemerataan yang berulang tetapi belum sepenuhnya terwujud. Jika ekonomi Pancasila benar-benar dijalankan secara konsisten, transparan, dan berpihak kepada kepentingan nasional, maka itu bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan ekonomi Pancasila bukan ada pada pidato atau narasi besar, melainkan pada pertanyaan sederhana, apakah rakyat kecil bisa hidup lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih memiliki masa depan.

Wallahu’alam

*Herry Ferdinant alias Barong