Menjaga Polri di Bawah Presiden: Benteng Terakhir Independensi Hukum

Oleh
Sayed Junaidi Rizaldi
Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang

Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian atau menteri khusus bukan sekadar kekeliruan teknokratis, tetapi berpotensi menjadi kemunduran serius dalam desain kelembagaan negara. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden Republik Indonesia bukanlah kompromi politik, melainkan pilihan strategis untuk memastikan institusi penegak hukum ini tetap independen, kuat, dan tidak tersandera kepentingan sektoral.

Polri bukan lembaga administratif biasa. Ia adalah instrumen negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Karena itu, menurunkan posisi Polri ke bawah struktur kementerian justru berisiko mempersempit ruang geraknya dan membuka celah intervensi politik yang lebih sempit, pragmatis, dan transaksional. Alih-alih memperkuat demokrasi, langkah tersebut justru bisa melemahkan profesionalisme Polri.

Struktur Polri di bawah Presiden adalah bentuk akuntabilitas tertinggi kepada rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas stabilitas nasional. Maka, wajar jika Polri sebagai penjaga keamanan negara berada dalam garis komando langsung Presiden, bukan di bawah menteri yang tidak memiliki legitimasi elektoral langsung dan rawan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek.

Lebih jauh, mereka yang mendorong Polri berada di bawah kementerian sering kali mengabaikan realitas tantangan keamanan hari ini: kejahatan siber, terorisme, narkotika, konflik sosial, hingga kejahatan lintas negara. Tantangan sebesar itu membutuhkan institusi kepolisian yang kuat secara struktur, cepat secara komando, dan tegas secara otoritas. Polri yang dipreteli secara struktural justru akan melemahkan daya tangkal negara.

Karena itu, yang seharusnya diperjuangkan bukanlah menurunkan posisi Polri, melainkan memperkuat pengawasan, meningkatkan profesionalisme, dan memperbaiki kultur institusi. Mengubah struktur Polri menjadi di bawah kementerian bukan solusi, tetapi langkah mundur yang berpotensi melemahkan negara di hadapan tantangan keamanan yang semakin kompleks.