Negara Hadir, Aplikator Ojol Keok

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan pengemudi ojol ( Kompas 1/5/26 ), ini adalah deklarasi perang terhadap oligarki digital yang selama ini bercokol nyaman di atas penderitaan jutaan driver.

Kita harus berani menyebutnya dengan nama yang sebenarnya, ini bukan ekonomi berbagi, ini penjajahan gaya baru.

Aplikator selama ini tidak menciptakan kesejahteraan. Mereka menciptakan ketergantungan. Dengan dalih teknologi, mereka membangun sistem yang menempatkan driver sebagai pion, bisa digerakkan, ditekan, bahkan disingkirkan kapan saja.

Potongan komisi hingga dua digit hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada praktik yang jauh lebih brutal, algoritma yang tidak transparan, insentif yang dimanipulasi, suspend sepihak tanpa ruang pembelaan, tarif yang ditentukan tanpa negosiasi.
Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah kontrol total atas tenaga kerja tanpa tanggung jawab sosial.

Dan lebih parah lagi, semua itu terjadi di depan mata negara bertahun-tahun, tanpa koreksi berarti.
Karena itu, ketika negara akhirnya masuk melalui Danantara dan memaksa potongan turun menjadi 8 persen, ini bukan langkah biasa. Ini adalah upaya merebut kembali kedaulatan ekonomi dari tangan korporasi digital.

Bagi yang berteriak “ini merusak pasar”, mari kita balik pertanyaannya, pasar seperti apa yang kalian bela ?
Pasar yang membiarkan satu pihak mengatur segalanya, sementara jutaan driver tidak punya suara ?
Pasar yang memuja inovasi, tapi menutup mata terhadap ketimpangan ?
Jika itu definisinya, maka yang rusak bukan kebijakan ini, yang rusak adalah sistemnya.

Sudah terlalu lama aplikator diperlakukan seperti “dewa ekonomi baru” yang tidak boleh disentuh. Setiap kritik dibungkam dengan narasi investasi, pertumbuhan, dan digitalisasi. Padahal di balik semua itu, ada satu kenyataan pahit,
keuntungan mereka tumbuh dari posisi tawar driver yang sengaja dilemahkan.

Masuknya negara harus menjadi awal dari langkah yang lebih tegas, jika perlu, paksa transparansi algoritma, jika perlu, tetapkan standar upah minimum berbasis platform, jika perlu, ubah status driver menjadi pekerja dengan hak penuh
Karena kalau tidak, maka yang terjadi hanyalah satu hal, eksploitasi yang semakin canggih, semakin sistematis, dan semakin sulit dilawan.

Kita tidak sedang menghadapi bisnis biasa. Kita sedang menghadapi struktur kekuasaan baru di mana teknologi digunakan untuk mengendalikan manusia, bukan membebaskannya.
Dan terhadap kekuasaan seperti itu, negara tidak boleh netral.
Negara harus berpihak.
Negara harus tegas.
Dan jika perlu negara harus memaksa.
Karena jika negara kalah, maka yang menang bukan inovasi melainkan penjajahan ekonomi dalam versi paling modern.

*Herry Ferdinant