Politik Senyap dan Bayang-Bayang Kekuasaan: Membongkar Gaya Main Jusuf Kalla

Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya bekerja secara terbuka, bisa diawasi, dan tunduk pada akuntabilitas publik. Namun, problem muncul ketika pengaruh besar justru dimainkan lewat jalur-jalur informal dan sunyi, tertutup, dan sulit dilacak. Di titik inilah sosok Jusuf Kalla( JK ) layak dikritisi secara serius.

JK bukan politisi biasa. Ia bukan sekadar pejabat publik, tetapi juga aktor berpengaruh yang mampu menggerakkan banyak kepentingan tanpa harus selalu tampil di depan. Masalahnya, pola seperti ini menciptakan ruang abu-abu, keputusan bisa terbentuk tanpa transparansi, arah kebijakan bisa bergeser tanpa proses yang jelas di hadapan publik.

Gaya politik seperti ini sering dibungkus dengan istilah “strategis” atau “pragmatis”. Namun, publik berhak bertanya, strategis untuk siapa ? dan menguntungkan siapa ? Karena dalam banyak kasus, yang disebut strategi tidak jarang beririsan dengan praktik manipulasi kekuasaan, di mana arah keputusan lebih ditentukan oleh kalkulasi elite ketimbang kepentingan publik luas.

Tidak heran jika kemudian muncul analogi politik Sengkuni. Bukan sebagai label kosong, tetapi sebagai simbol dari cara kerja kekuasaan yang tidak selalu transparan, yang bergerak lewat pengaruh, bukan mandat terbuka, licik dan munafik.

Yang menjadi persoalan utama bukan sekadar soal “licik” atau tidak. Persoalannya adalah,

Siapa yang mengontrol pengaruh sebesar itu ?

Di mana ruang akuntabilitasnya ?

Mengapa publik sering kali hanya melihat hasil, tanpa tahu proses di baliknya ?

Dalam sistem demokrasi, figur dengan pengaruh besar tetapi minim transparansi adalah paradoks. Ia bisa efektif, tetapi sekaligus berbahaya jika tidak diawasi. Karena kekuasaan yang bekerja di balik layar, secerdas apa pun, tetap berpotensi menjauh dari kepentingan publik karena bekerja pada kelompok elit tertentu.

Kritik terhadap JK seharusnya tidak berhenti pada simbol atau analogi, tetapi harus diarahkan pada satu hal yang lebih mendasar, mendorong keterbukaan dan membatasi dominasi kekuasaan informal dalam pengambilan keputusan negara, organisasi PMI misal nya itu cara JK menunjukkan eksistensi didepan publik dan wujud unjuk validasinya.

Jika tidak, maka demokrasi hanya akan menjadi panggung formal, sementara keputusan sesungguhnya tetap ditentukan di ruang-ruang yang tidak pernah benar-benar bisa diakses publik.

*Kristiono Budiawan,SH
Pengamat dari Singkawang – Kalbar