Rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI telah memantik diskusi publik. Perdebatan tersebut wajar dalam iklim demokrasi. Namun, di tengah polemik itu, yang lebih penting untuk dikedepankan adalah substansi kepemimpinan dan arah perubahan yang sedang dibangun, bukan semata soal posisi ganda.
Fakta yang tak bisa diabaikan, tata kelola olahraga—khususnya sepak bola—selama bertahun-tahun mengalami stagnasi struktural. Problem klasik seperti lemahnya manajemen organisasi, kurangnya transparansi, dan minimnya pembinaan berkelanjutan telah menggerus kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, hadirnya Erick Thohir membawa harapan baru: pendekatan profesional, orientasi pada reformasi, serta keberanian membangun sistem yang lebih akuntabel.
Rangkap jabatan justru membuka peluang lahirnya keselarasan kebijakan antara negara dan organisasi olahraga. Selama ini, jarak antara regulator dan pelaksana sering menjadi hambatan utama. Program pemerintah kerap tidak terintegrasi dengan kebutuhan organisasi cabang olahraga.
Dengan Erick berada di dua simpul strategis, koordinasi menjadi lebih efisien, keputusan lebih cepat, dan arah pembangunan olahraga berpotensi lebih terukur.
Kepercayaan komunitas internasional, termasuk FIFA, terhadap kepemimpinan Erick juga patut dicatat sebagai modal diplomasi olahraga. Indonesia kini memiliki figur yang tidak hanya memahami dinamika domestik, tetapi juga mampu berkomunikasi di panggung global. Hal ini membuka ruang bagi kerja sama internasional, peningkatan kualitas kompetisi, hingga penguatan citra Indonesia dalam dunia olahraga.
Tentu, prinsip tata kelola yang baik tetap harus menjadi pagar etika. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol publik adalah syarat mutlak. Namun, kewaspadaan tidak seharusnya berubah menjadi prasangka yang menutup peluang perubahan. Yang semestinya menjadi tolok ukur adalah kinerja, dampak kebijakan, dan kemajuan nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam hal ini kita memandang rangkap jabatan Erick Thohir bukan sebagai ancaman demokrasi olahraga, melainkan sebagai momentum strategis untuk melakukan pembenahan mendasar. Jika dijalankan dengan integritas dan konsistensi, kondisi ini justru dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan olahraga Indonesia.
Tulisan :
Sayed Junaidi Rizaldi / Penikmat Olahraga
Ikuti UtusanNews.id di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.
🟢 IKUTI CHANNEL





