Kritik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini terdengar semakin nyaring. Namun, pertanyaannya sederhana, apakah kritik itu benar-benar lahir dari kepedulian, atau sekadar upaya murahan untuk menggiring opini tanpa memahami fakta ?
Di bawah kepemimpinan Djaka Budhi, arah reformasi di tubuh Bea Cukai justru semakin jelas dan terukur, yang awalnya publik ragu bahkan pesimis. Penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) termasuk kasus yang menyeret Rizal Fadillah, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap importasi barang, bukanlah bukti kegagalan, melainkan bukti bahwa sistem mulai bekerja tanpa pandang bulu.
Sayangnya, kelompok kontra tampak sengaja memelintir realitas. Mereka menjadikan kasus oknum sebagai senjata untuk menyerang keseluruhan institusi. Ini bukan kritik, ini manipulasi. Cara berpikir seperti ini tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan upaya reformasi yang sedang berjalan.
Lebih ironis lagi, mereka seolah “tutup mata” terhadap capaian nyata. Ketika penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai melonjak dari minus sekitar 5 persen menjadi tumbuh 8 persen, di mana suara mereka ? Ketika kebocoran mulai ditekan dan sistem pengawasan diperketat, mengapa tidak ada pengakuan, jawabannya jelas, karena pengakuan tidak sejalan dengan agenda mereka.
Kritik yang sehat seharusnya mendorong perbaikan, bukan menjatuhkan secara membabi buta. Apa yang dilakukan kelompok kontra hari ini justru menunjukkan sikap oportunistik dan menyerang ketika ada celah, tetapi bungkam ketika ada prestasi. Ini bukan sikap kritis, ini sikap tidak jujur secara intelektual.
Negara tidak boleh tunduk pada narasi seperti ini. Jika dibiarkan, suara-suara destruktif akan terus merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang justru sedang berbenah. Pemerintah harus tegas untuk bisa membedakan antara kritik yang membangun dan serangan yang bermotif.
Dengan capaian yang ada, sudah seharusnya kinerja Bea Cukai tidak hanya dipertahankan, tetapi diperkuat. Penghargaan terhadap kepemimpinan yang berani melakukan bersih-bersih internal dan mampu meningkatkan penerimaan negara bukan lagi pilihan, tapi melainkan sebuah keharusan.
Karena jika keberhasilan nyata masih kalah oleh narasi negatif yang dibangun secara serampangan, maka yang bermasalah bukan Bea Cukai, melainkan cara kita sebagai bangsa dalam menilai kerja dan integritas.
*Sayed Junaidi Rizaldi
- Ketua Umum Rembuk Nasional Aktifis 98
- Ketua Umum Gerakan Indonesia Gemilang
Ikuti UtusanNews.id di Channel WhatsApp
Dapatkan berita terbaru dan terpercaya langsung melalui WhatsApp Anda.
🟢 IKUTI CHANNEL








