Sering Padam, DPRD Meranti Desak PLN Segera Benahi Kelistrikan Pulau Padang

Meranti – Keluhan masyarakat Pulau Padang terkait gangguan listrik yang tak kunjung tuntas akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kepulauan Meranti. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (2/6/2026), pihak PLN diminta segera menuntaskan persoalan pemadaman listrik yang kerap terjadi dan telah memicu keresahan warga.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali SE, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan. Turut hadir anggota Komisi II yakni Sopandi, Jani Pasaribu, Suji Hartono dan Lianita Muharni. Hadir pula Manager PLN Rayon Selatpanjang Roni Saputra, Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre SH MH, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan langsung dari PLN mengenai penyebab sering terjadinya pemadaman listrik di wilayah Pulau Padang, Kecamatan Merbau. Menurut Khalid Ali, masyarakat sudah terlalu lama menghadapi kondisi listrik yang tidak stabil, bahkan kerap mengalami mati-hidup secara berulang dalam waktu singkat.

“Kami sudah memberikan ketegasan kepada pihak PLN agar persoalan ini segera ditangani. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibuat resah dengan kondisi listrik yang hidup mati. Pelayanan harus memberikan rasa nyaman dan tenang bagi warga,” tegas Khalid.

Dalam rapat itu, DPRD memberikan ultimatum kepada PLN agar segera menuntaskan berbagai kendala yang menyebabkan gangguan listrik di Pulau Padang. Menurut Khalid, masyarakat sudah cukup lama menunggu perbaikan sehingga diperlukan langkah nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga.

“Hari ini kami yang menyampaikan langsung kepada PLN. Jangan sampai nanti masyarakat yang kembali berbicara karena persoalan ini tak kunjung selesai,” ujarnya.

DPRD berharap dalam dua pekan kedepan seluruh kebutuhan perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Padang dapat diselesaikan sehingga pasokan listrik kembali normal dan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat.

Meski demikian, Khalid mengakui laporan mengenai gangguan listrik masih diterima hingga beberapa hari terakhir. Bahkan berdasarkan informasi yang diterima, kondisi listrik yang mati-hidup masih terjadi di beberapa wilayah Pulau Padang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, meminta PLN mempercepat pemasangan perangkat pengendali jaringan atau sistem proteksi yang dapat membatasi area terdampak ketika terjadi gangguan.

Menurutnya, keberadaan alat tersebut sangat penting agar pemadaman tidak terjadi secara menyeluruh ketika muncul kerusakan pada satu titik jaringan.

“Kalau alat itu sudah tersedia, segera diprioritaskan pemasangannya. Dengan begitu, saat terjadi gangguan, tidak seluruh wilayah terdampak. Kami berharap pemasangannya bisa dilakukan secepat mungkin,” kata Syaifi.

Dalam rapat itu, Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre mengungkapkan bahwa persoalan listrik yang berulang kali padam telah memicu meningkatnya reaksi masyarakat di media sosial. Bahkan pada 30 Mei lalu sempat muncul berbagai ajakan aksi demonstrasi akibat kondisi tersebut.

Ia menyebut pada 1 Juni lalu pemadaman kembali terjadi beberapa kali dengan durasi hampir satu jam, sehingga membuat tingkat kekecewaan masyarakat semakin tinggi.

“Pada tanggal 30 Mei situasi masih bisa kami kendalikan melalui komunikasi dengan masyarakat. Namun karena gangguan terus berulang, eskalasi keresahan warga juga semakin meningkat,” ungkap Jimmy.

Ia mengatakan pihaknya bersama DPRD dan PLN telah memberikan penjelasan kepada pemerintah kecamatan serta para kepala desa bahwa persoalan tersebut sedang ditangani secara serius. Setelah rapat, Pemkab Meranti juga dijadwalkan melakukan inspeksi langsung ke fasilitas PLN untuk melihat kondisi jaringan dan pembangkit listrik yang menjadi sumber masalah.

Kapolsek berharap pemerintah daerah, DPRD, dan PLN dapat menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab gangguan serta langkah-langkah penyelesaiannya.
Menurutnya, kehadiran petugas atau perwakilan PLN yang menetap di Pulau Padang juga penting guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan di lapangan.

Di sisi lain, Manager PLN Rayon Selatpanjang, Roni Saputra, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Padang saat ini masih memiliki keterbatasan kapasitas sehingga rentan terganggu ketika salah satu unit pembangkit mengalami masalah.

Ia menyebut jaringan yang melayani wilayah Merbau hanya ditopang oleh dua penyulang utama dalam satu sistem pembangkit PLTD. Sementara daya mampu pembangkit berada di kisaran 2,7 megawatt dengan beban harian mencapai sekitar 2,5 hingga 2,6 megawatt.

“Kondisi saat ini sebenarnya berada pada posisi siaga. Ketika satu unit mesin mengalami gangguan, otomatis terjadi defisit daya sehingga sebagian beban harus dikurangi. Jika dipaksakan tetap beroperasi normal, maka seluruh sistem berisiko mengalami padam total,” jelas Roni.

Menurutnya, gangguan yang terjadi beberapa waktu terakhir dipicu masalah pada komponen turbo mesin pembangkit sehingga kemampuan pasokan listrik menurun.

Sebagai langkah perbaikan, PLN telah memasang relay proteksi tambahan untuk meningkatkan akurasi sistem pengamanan jaringan. Perangkat tersebut berfungsi mengisolasi gangguan agar tidak menyebabkan pemadaman meluas ke seluruh wilayah.

Selain itu, PLN juga telah mengadakan empat unit recloser atau alat pemutus otomatis jaringan yang berfungsi layaknya MCB pada instalasi rumah tangga. Dengan alat tersebut, apabila terjadi gangguan pada satu titik jaringan, maka hanya wilayah tertentu yang terdampak tanpa menyebabkan pemadaman menyeluruh.

“Unitnya sudah tersedia dan saat ini masih dalam proses pengiriman dari Pekanbaru. Begitu tiba, langsung dipasang dan akan diprioritaskan pada titik-titik yang paling membutuhkan,” katanya.

PLN berharap berbagai langkah perbaikan yang sedang dilakukan dapat segera memulihkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Padang sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang seperti yang terjadi selama beberapa waktu terakhir.