SJR : Kerja Nyata DPR dan Pemerintah soal Aspirasi PPPK

Jakarta – Langkah Pemerintah dan DPR RI yang menerima audiensi lima forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari lima forum yang terdiri dari, Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI), yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco (JPNN 30/06/2026) mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Pertemuan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR RI memilih jalan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Sangat mengejutkan karena awalnya kami mengira hanya bertemu Pak Sufmi Dasco dan KemenPANRB, ternyata Pak Mensesneg juga hadir. Kami seperti mendapatkan durian runtuh,” kata Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Heru Gama Yudha kepada JPNN, Selasa (30/6/2026).

Pengamat kebijakan publik Sayed Junaidi Rizaldi ( SJR ) mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden dan DPR RI sebagai wakil rakyat menunjukkan komitmen untuk mendengar dan mencarikan solusi atas aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

“Kerja nyata seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji atau polemik, tetapi kesediaan pemerintah membuka ruang dialog dan menghadirkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar SJR kepada wartawan Rabu (2/07/2026)

Menurutnya, proses penyusunan kebijakan publik memang membutuhkan waktu karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, kemampuan anggaran negara, hingga dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

“Mengelola negara ini tidak mudah saat ini, apalagi situasi global juga tidak menentu, akan tetap masukan dan kritik yang membangun dan solutif juga harus disuarakan karena itu memberikan stimulan yang bagus agar semua persoalan bisa terselesaikan walau bertahap. Karena ada proses yang harus dilalui, ada mitigasi risiko, ada sinkronisasi antarkementerian, serta ada tanggung jawab agar setiap keputusan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

SJR menilai keterlibatan Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Ketua DPR RI Prof Sufmi Dasco menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal penyelesaian persoalan PPPK.

Menurutnya, kehadiran pimpinan DPR dalam menjembatani aspirasi masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan fungsi representasi yang patut diapresiasi, sementara pemerintah menunjukkan keseriusan dengan membuka ruang komunikasi secara langsung.

“Sinergi seperti inilah yang dibutuhkan. Pemerintah mendengar, DPR RI mengawal, dan masyarakat memperoleh kepastian bahwa aspirasinya tidak diabaikan. Ini merupakan praktik demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, SJR yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni UPN “Veteran” Jakarta berharap hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret sehingga memberikan kepastian bagi para PPPK dan PPPK Paruh Waktu tanpa mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia optimistis pola komunikasi yang dibangun pemerintah dan DPR RI ini akan memperkuat kepercayaan publik karena masyarakat dapat melihat adanya kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan dan ketika aspirasi diterima, dibahas secara serius, dan kemudian diwujudkan menjadi kebijakan yang terukur, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Kerja nyata seperti inilah yang harus terus dijaga,” tutup SJR.